POTENSI KEUANGAN DI PERBATASAN: Uang Berputar Cepat di Entikong

PONTIANAK -- Terik Matahari yang menyengat di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tak menyurutkan semangat Yusman Mistar untuk menyimak pemaparan seorang konsultan keuangan.

Hari itu Sang Konsultan, Ahmad Gozali, memberikan penjelasan tentang cara pengelolaan keuangan kepada sejumlah warga. Ahmad beberapa kali melontarkan pertanyaan kepada puluhan warga Entikong yang mengikuti seminar di aula Kantor Camat Entikong. 

Yusman pun sempat ikut menjawab pertanyaan dan menerima hadiah sebuah buku.

Yusman merupakan petani yang tinggal di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Kuching, Malaysia. Beberapa komoditas pertanian yang dia tanam antara lain lada, karet, kakao, pisang, dan padi. Menurutnya, bertani sudah dia rintis sejak masih remaja. Yusman juga memiliki toko sembako.

Kepada Bisnis Yusman bercerita jika Kecamatan Entikong sangat strategis untuk menjual beragam produk pertanian dan perkebunan. Pembelinya bukan hanya warga Indonesia, melainkan juga masyarakat Malaysia.

Entikong memang kawasan sangat strategis. Ia memiliki akses darat langsung ke distrik terdekat Malaysia, yakni Tebedu dengan hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit untuk sampai ke lokasi tersebut menggunakan kendaraan bermotor.

Alhasil, Yusman pun dengan mudah dapat menjual hasil panennya kepada pengepul yang telah menunggu di perbatasan Tebedu dan langsung didistribusikan ke kota-kota lainnya di

Malaysia. Kegiatan itu rutin setiap hari dilakukan warga lain di Entikong, tak Cuma Yusman saja.

“Dalam satu bulan saya juga bisa satu sampai dua untuk belanja kebutuhan pokok ke Malaysia karena jaraknya dekat. Setelah itu, saya jual ke toko sembako saya,” kata Yusman.

Dari beberapa pohon pisang yang dia tanam, Yusman mengaku dapat memanen hingga empat kali. Dia bisa memperoleh penghasilan berkisar Rp500.000-Rp1,2 juta setiap kali panen.

Lain lagi kalau menjual lada yang sekarang harganya sedang bagus, yakni berkisar Rp120.000-Rp140.000 per kilogram. Pundi-pundi penghasilannya bisa mencapai hampir Rp7 juta setiap bulan.

Lada menjadi komoditas populer di kawasan perbatasan dan primadona bagi

masyarakat Malaysia. Harga yang naik, membuat permintaan pun menjadi naik. 

Sebagian uang yang didapat dari hasil panen disisihkan Yusman untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung. Dia mengaku harus bekerja lebih keras, supaya kedua anaknya bisa menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.

Yusman menabung di tiga bank yakni, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalrbar, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ketiga bank ini memiliki kantor di Entikong.

“Saya masih sebatas untuk menabung saja dulu, belum pada pengelolaan keuangan seperti untuk investasi asuransi,” katanya.

Akses perbankan yang mudah tidak membuat Yusman kesulitan untuk mencari tempat menyimpan uang dengan aman dan cepat.

Bahkan untuk berbelanja ke Malaysia dia bisa langsung menukarkan uang rupiah ke bank tidak perlu ke calo dengan harga beli yang tinggi. Namun, untuk berbelanja ke Malaysia, Yusman terbentur peraturan Sosial Ekonomi Malaysia dan Indonesia (Sosek Malindo) antara kedua negara hanya memperbolehkan berbelanja sebanyak 600 ringgit atausekitar Rp2,1 juta saja.

PEMBATASAN

Kepala Kantor Kas Bank Mandiri Entikong Ray Satria mengatakan sejak dilakukan pembatasan 600 ringgit justru membuat masyarakat Entikong kurang bergairah dalam menabung.

Sebelumnya rerata pihaknya bisa menghimpun dana hingga Rp1 miliar, tetapi sekarang turun drastis, hanya berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta.

“Sejak Bea Cukai membatasi warga untuk memasukkan barang belanjaan dari Malaysia, ada pengaruhnya dengan tabungan masyarakat. Mereka tidak lagi menabung dalam jumlah nominal uang yang besar,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya melihat masih adanya peluang untuk mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) di wilayah Entikong pada masa mendatang.

Ray mengatakan telah memiliki sejumlah program untuk menggaet langsung calon nasabah. Kantor Bank Mandiri Kas Entikong mempunyai satu mesin ATM dan satu

mesin serupa di Balai Karangan dengan jarak hampir 30 menit dari Entikong.

Kebutuhan uang melalui mesin ATM masih relatif rendah dengan tingkat pengisian setiap tiga hari sekali dengan sekali isi Rp650 juta.

Di sisi lain, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar juga melihat ada potensi besar untuk menarik DPK di wilayah perbatasan. 

Namun, infrastruktur jalan dan listrik di perbatasan tidak memungkinkan bagi BPD Kalbar guna membuka jaringan kantor perbankansetingkat kantor cabang pembantu (capem) di seluruh wilayah perbatasan.

Saat ini,BPD Kalbar memiliki sejumlah kantor capem a.l, Capem Entikong-Sanggau, Capem Sajingan-Sambas, dan Capem Badau-Kapuas Hulu. Di perbatasan Jagoi Babang-Kabupaten Bengkayang baru sebatas kantor kas dan Kecamatan Ketungau Tengah-Sintang belum dibangun kantor jaringan bank.

Kepala Divisi Tresuri BPD Kalbar Restuanda mengutarakan besarnya biaya dan perhitungan untung rugi menjadi pertimbangan untuk membangun jaringan kantor bank di perbatasan. Misalnya, katanya, untuk satu capem saja baru bisa menghimpun DPK dalam setahun sebesar Rp10 miliar.

“Idealnya masing-masing kantor capem bisa mengumpulkan uang DPK minimal Rp50 miliar setiap tahun. Itu bisa dianggap menguntungkan secara bisnis. Perlu investasi besar untuk membangun gedung, mesin, dan karyawan,” katanya.

Sebelum membangun kantor, menurut Restuanda, pihaknya harus mengkaji dulu potensi SDA masyarakat setempat, jenis pekerjaan, dan bisa atau tidak mengelola uang secara mandiri atau kelompok.

Meski demikian agaknya potensi besar di Entikong tak bisa dikesampingkan begitu saja. Apalagi wilayah tersebut berada di daearah perbatasan yang cenderung dinamis.

Direktur Utama BPD Kalbar Sudirman HMY, dalam satu kesempatan wawancara, mengatakan bank dengan kepemilikan saham terbesar milik Pemprov Kalbar ini sedang membina para peternak kambing etawa di Jagoi Babang agar dapat mengelola pembukuan keuangan dengan benar.

“Kalau sudah banyak peternak yang memiliki kambing dan kebun lada sendiri, baru lah kami masuk mendirikan kantor bank. Kami sedang menunggu mereka siap menabung minimal mengerti saving bassic account, itu dulu jangan kredit tapi menabung,” ujarnya.

Setumpuk Uang Lusuh di Perbatasan

 

Belum lama ini saya berjumpa Stepanus, seorang pedagang warung kopi di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Dia rutin menyambangi Lubuk Antuk, Malaysia, minimal sepekan sekali.

Kala itu, Stepanus hendak menukarkan uang kertas ke Bank Indonesia yang membuka layanan pertukaran uang di BPD Kalbar Cabang Pembantu (Capem) Badau. Beberapa lembar uang kertas pecahan Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000 miliknya koyak, dan beberapa di antaranya terdapat tempelan plester.

“Pakai uang rupiah ke Malaysia malu, orang [pedagang] Malaysia tidak mau terima uang rupiah yang ada coretan pulpen dan koyak. Saya malu, belum lagi sering ganti ‘pahlawan’,” ujarnya.

Namun, untuk menukarkan uang, bukanlah perkara yang mudah bagi Stepanus. Sulitnya akses membuat bank sulit mengantar uang baru ke masyarakat perbatasan. Waktu tempuh

me lalui jalur normal menuju Kantor Cabang Pembantu BPD Kalbar Kota Putussibau kurang lebih lima jam.

Terdapat jalan pintas antara Kantor Capem Badau dan cabang di Semitau yang bisa ditem puh dalam waktu sekitar dua jam. Namun, jalur ini melewati wilayah perkebunan kelapa

sawit dengan medan yang cukup menyulitkan.

Apa yang dialami Stepanus, lazim terjadi pula pada masyarakat yang tinggal di perbatasan.

Tak bisa dipungkiri, alat pembayaran di wilayah pelosok masih didominasi uang tunai.

Tingkat perputaran yang tinggipun membuat uang cepat lusuh, bahkan rusak. Padahal di perbatasan tidak hanya perdagangan barang dan jasa, melainkan juga terdapat tenaga kerja perkebunan kelapa sawit, pegawai negeri sipil (PNS) kecamatan dan medis, TNI dan Polri, hingga hilir mudiknya para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang melewati pintu  erbatasan resmi.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) Dwi Suslamanto mengatakan penggunaan uang tunai rentan terhadap tindak ke jahatan seperti pencurian, pemalsuan uang, serta cepat lusuh.

Menurutnya, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sangat penting diterapkan khususnya di wilayah perbatasan seper ti di Kalbar. Melalui GNNT, katanya, Bank Indonesia ke depan tidak perlu lagi mengantar uang baru kertas ke wilayah pelosok dengan kawalan polisi bersenjata.

“Transaksi cepat, bisa dalam jumlah besar, aman, dan bagi pemerintah daerah bisa mengurangi kebocoran anggaran dan salah sasaran serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

KARTU

Dia mengatakan, terdapat sejumlah alat pembayaran non tunai yang dapat diterapkan antara lain kartu debet maupun kartu kredit. Ada juga opsi lain yakni dengan menggalakkan penggunaan handphone dan smartphone untuk transaksi keuangan baik dengan orang atau perbankan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kalbar Asep Ruswandi mengatakan untuk

mem buka kantor pelayanan baru di kawasan pelosok, bank membutuhkan biaya yang tinggi.

Dengan demikian, katanya, bank dapat memanfaatkan agen layanan keuangan tanpa kantor alias Laku Pandai yang telah diinisiasi OJK.

“Itu untuk membantu pemerintah daerah dan bank supaya masyarakat mau menabung ke bank dengan sistem agen telepon genggam dan mesin electronic data capture (EDC) yang bekerja sama dengan bank,” kata Asep.

Dia menuturkan dari sebanyak empat bank yang ditunjuk OJK untuk menjalankan agen Laku Pandai di seluruh Indonesia yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, dan Bank

Tabungan Pensiunan Naional (BTPN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), baru bank ter -

akhir yang telah memiliki agen laku pandai di Kalbar.

“Tujuan Laku Pandai agar bank bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat yang jauh jaraknya dengan kantor. Warga tidak perlu pergi jauh-jauh ke bank untuk menabung dan pinjam uang tetapi tinggal me nyetor dan ambil uang ke agen yang telah ditunjuk bank,”

kata Asep.

Kepala BRI Cabang Pontianak Sutaryo menuturkan pihaknya sudah meluncurkan agen Laku Pandai di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas pada Maret 2015. Namun, sejauh ini BRI belum berencana membuka agen Laku Pandai di wilayah perbatasan.

Menurutnya, untuk menetapkan agen, bank harus mempertimbangkan banyak aspek bisnis a.l harus nasabah BRI, minimal memiliki usaha menjual kebutuhan pokok masyarakat, warga sekitar dan dipercaya untuk ditunjuk sebagai agen, serta memiliki potensi ekonomi yang bagus.

Dia mengatakan syarat-syarat menjadi agen BRI sejatinya ti dak terlalu sulit yakni harus  nasabah BRI, memiliki simpanan minimal Rp500.000, paham teknologi, pedagang, serta jarak antara agen dan kantor cabang kas BRI tergolong jauh.

“Bermodalkan mesin EDC, kami berharap agen bisa meningkatkan dana pihak ketiga

(DPK) dari bank karena dengan adanya agen maka memudahkan masyarakat yang ingin mengirim uang. Di Jawai, lokasi agen ke bank kantor kas sejauh 10 kilometer.”

Sejak diluncurkan pada Maret 2015, katanya, satu agen di Jawai dalam sehari rata-rata melakukan 25 transaksi atau sekitar750 transaksi setiap bulan senilai Rp1,2 miliar.

“Sekarang sudah ada 267 agen dari target untuk seluruh Kalbar sebanyak 282 agen. Memang belum ada agen ditempatkan di wilayah perbatasan,” kata Sutaryo.

Laku Pandai mungkin bisa menjadi salah satu solusi mengatasi ketergantungan pada uang

tunai. Namun, agaknya program ini pun masih memiliki sejumlah keterbatasan yang harus dicari solusinya.

Diterbitkan Harian Bisnis Indonesia