Resiko Wartawan Bongkar Korupsi

Ross Gordon

Beijing- Meski sering menemui hambatan, sekolompok kecil wartawan investigatif di China terus membongkar korupsi pejabat dan perilaku kriminal. Mereka membahayakan diri mereka sendiri.

Konstitusi China dan Rencana Aksi HAM Nasional, yang mengamanatkan negara satu partai ini untuk memperkuat “hak-hak dan kepentingan hukum” para wartawan, menjamin kebebasan pers, tapi jarang memberikan hak untuk melaporkan secara bebas. Wartawan yang gusar atau mempermalukan pemerintah dan perusahaan swasta berhubungan baik dengannya sering kehilangan pekerjaan atau mengalami nasib buruk.

Karena sebagian besar media di China adalah milik negara, liputan investigatif dalam bentuk apapun sangat jarang. Pemerintah secara rutin melarang pemberitaan atas isu-isu tertentu. Bahkan sebelum berita-berita diajukan ke pejabat untuk dikaji, mereka sering melakukan sensor diri.

Kontrol pemerintah atas media diperketat menjelang Olimpiade Beijing 2008, dan pembatasan masih berlaku hingga hari ini, kata Phelim Kine, seorang peneliti Asia untuk Human Rights Watch yang bermarkas di New York.

“Pemerintah terus mencari cara baru untuk merusak perkembangan media bebas sesungguhnya di China,” kata Kine kepada IPS. “ini proyek yang sedang berlangsung dan mereka ahli. Yang digarisbawahi pemerintah China adalah usaha mereka untuk mempertanyakan monopoli kekuasaan selama 60 tahun lebih dan mereka sadar kontrol media sangat penting untuk mewujudkannya .” Tapi beberapa wartawan mau menggali lebih dalam dan berhasil.

Pada bulan Juli, misalnya, kepolisian provinsi Zhejiang mengeluarkan surat tuntutan untuk Qiu Ziming, wartawan mingguan bisnis Economic Observer, atas pengaduan sebuah perusahaan lokal berpengaruh karena Qiu membongkar insider trading (transaksi perdagangan sekuritas berdasarkan informasi orang dalam yang belum atau tidak disiarkan kepada publik).  Atasan Qiu menyuarakan dukungan mereka terhadap liputan Qiu dan surat tuntutan itu pun ditarik. Polisi kemudian meminta maaf kepada pubik. Hal yang jarang terjadi.

Semakin banyak jurnalis warga menggunakan blog dan perkakas interne lainnya untuk menyebarkan berita sebelum informasi tersebut disensor. Dan media seperti Southern Weekend, Southern Metropolitan Daily, dan Beijing News lebih bebas dari sensor untuk melaporkan isu-isu sensitif.

“Salah satu yang menginspirasi jurnalisme China, bahwa ada orang yang, meski sensor negara begitu meresap, mempertaruhkan karier mereka, gaji mereka, kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru...mau menolak amplop, untuk mendapatkan berita yang untuk sebagian besar orang berkuasa lebih suka mereka tak meliputnya,” kata Kine.

Tapi resiko dari otoritas di China yang tertantang juga kian besar. Pada 23 Juli, Gheyret Niyaz, wartawan Uighur dan editor situsweb Uighurbiz, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena “membahayakan keamanan negara.” Tahun sebelumnya, Niyaz bikin marah pemerintah dengan memberikan wawancara kepada media asing setelah kerusuhan etnis yang meletus di provinsi Xinjiang, rumah bagi beberapa kelompok etnis termasuk Eighur yang berbahasa Turki.

Minggu yang sama saat putusan Niyaz, tiga wartawn lain dari Xinjiang dituntut dengan tuduhan sama dan dihukum antara tiga sampai 10 bulan. Pada bulan Maret, Zhang Hong, editor Economic Observer, dipecat beberapa hari setelah menjadi co-writer editorial yang menyerukan penghapusan sistem hukou (pendaftaran rumah tangga). Pada bulan Juni, Boa Yuehang, editor harian China Economic Times, dipecat setelah mengungkap skandal di utara provinsi Shanxi yang mengaitkan kematian empat anak dan 17 orang sakit dengan pengadaan vaksin.

Dalam kasus-kasus terburuk, wartawan mengalami kekerasan atas liputan isu-isu sensitif. Pada bulan Juli, seorang pria tak dikenal memukuli Chen Xiaoying, reporter China Times, sebagai balasan atas liputan Chen mengenai dugaan kesalahan Shenzhen State Enterprise Co. Pada bulan April, kelompok berjumlah 10 orang mengenakan pakaian preman menyerang Yang Jie, reporter Beijing News, saat dia mengambil gambar sebuah tempat yang dibongkar paksa.

Pada bulan Juni, Fang Xuanchang, wartawan investigatif terkemuka dari majalah bisnis berbahasa China Caijing, dirawat di rumah sakit setelah diserang preman menggunakan baja batangan. Fang mengungkap keberadaan gandum yang dimodifikasi secara genetis di China; menentang seorang ilmuwan di sebuah televisi yang mengklaim dapat memprediksi gempa bumi; dan mengungkap seorang dokter yang mengklaim punya obat untuk kangker.

Fang mengatakan kepada majalah Foreign Policy bahwa para penyerangnya jelas-jelas berusaha membunuhnya. Tak ada penangkapan yang dilakukan.

Wartawan bukan hayan menghadapi pemerintah. Menurut laporan pada Agustus lalu oleh Reporters Without Borders, sebuah organisasi nonpemerintah internasionali untuk kebebasan pers, wartawan kian jadi target ancaman dan sensor dari perusahaan sektor publik dan swasta.

Dalam satu kasus, dua wartawan diinterogasi polisi setelah menulis tentang massalah di Hanlin, sebuah perusaahaan bioteknologi di shandong, untuk situsweb Qianlong.com. Tulisan itu dicabut setelah departemen propaganda lokal diberitahu penguasa di Beijing.

“Ini tren yang kian mengkhawatirkan,” kata Vincent Brossel, yang bertanggung jawab atas Dsk Asia pasifik di Reporters Without Borders. “Hanya dalam beberapa minggu kami mengalami pemukulan, penyerangan, kasus penahanan, dan sensor atas (isu-isu sensitif).”

Brossel mengatakan satu-satunya cara menyelesaikan masalah ini adalah pemerintah daerah dan nasional mendukung media, bukan perusahaan. “Tapi apa yang kami temukan dalam kasus-kasus terbaru adalah bahwa perusahaan memiiki cukup pengaruh dan uang dan kekuasaan untuk mendapat dukungan dari polisi dan pemerintah lokal.... Pemerintah seharusnya beridir di pihak kebebasan media dan hak untuk tahu.

Translated bu Imam Shofwan. Edited bu Budi Setiyono. Naskah di atas diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS. Diambil dari Borneo Tribune, Rabu 22 September 2010.